SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

A.   SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

     Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia,kata sistem di artikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yg masing masing tdk berdiri sendiri-sendiri,ttpi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

Beberapa pendapat mengenai sistem antara lain:

1.    PRAJUDI: SISTEM ADALAH suatu jaringan prosedur-prosedur yg berhubungan satu sama  lain menurut skema/pola yg bulat untuk menggerakan suatu fungsi yg utama dari suatu usaha/urusan.

2.    WJS POERWADAMINTA: SITEM ADALAH kelompok bagian-bagian alat yg bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

3.    SUMANTRI : Sekelompok bagian-bagian yg bekerja bersama-sama untuk melakukan maksud. 

Dalam sistem terdapat unsur-unsur yg meliputi:

-seperangkat komponen elemen,bagian;

-saling berkaitan dan tergantung;

-kesatuan berkaitan dan tergantung;

-memiliki peranan dan tujuan tertentu.

    MENURUT OFFE,Pemerintahan merupakan hasil tindakan administratif dlm berbagai bidang.PEMERINTAHAN DAPAT DIARTIKAN DLM ARTI SEMPIT DAN LUAS ANTARALIN:

-       DALAM arti sempit,pemerintah adalah suatu pemerintah yg berdaulat    sebagai/lembaga yg mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara yg terdiri atas presiden,wakil presiden,dan para mentri.

-       DALAM ARTI LUAS ,Pemerintah yg berdaulat sebagai gabungan semua badan/lembaga kenegaraan yg berkuasa  dan  memerintah  di wilayah  suatu  negara  meliputi  badan  eksekutif,legislatif,dan yudikatif.

SECARA UMUM SISTEM PEMERINTAHAN DI BAGI MENJADI 3,YAITU;

1.    Sistem pemerintahan presidensial.

2.    Sistem pemerintahan parlementer.

3.    Sistem pemerintahan semi presidensial.

CIRI-CIRI Sistem pemerintahan parlementer adalah:

1.  Kekuasaan  legislatif lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif.

2.  Perdana mentri sebagai pemegang kekuasaan aksekutif/pemerintahan memimpin dewan        mentri.

3.  Mentri-mentri bertanggung jawab ke pd parlemen,artinya kabinet harus mendapat                 kepercayaan dari lembaga legislatif.

4. Bila progam kebijakan kabinet dianggap menyimpang/gagal anggota parlemen dapat             menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi tdk percaya ke pada pemerintah

5.  Kedudukan kepala negara hanya sebagai lembaga yg menjalankan kegiatan-kegiatan di        luar pengelolaan kebijakan pemerintahan.

Lembaga-lembaga sebagai pelaksana kedaulatan rakyat:

-. MPR(Majelis Pemusyawaratan)

-  DPR(Dewan Pewarkilan Rakyat)

- DPD(Dewan Perwakilan Daerah)

-   Presiden

-  MA(Mahkamah Agung)

-  MK(Mahkamah Kontitusi)

-   KY(Komisi Yudisisal)

- BPK(Badan Pemeriksa Keuangangan)

-  KPU(Komisi Pemilihan Umum)